Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa administrasi kependudukan dalam hal proses pendaftaran, Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Cianjur belum efektif, karena pelayanan yang masih lambat, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dimensi pengembangan sumber daya manusia (aparat) terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.
Indonesia telah menjalankan era reformasi desentralisasi sejak 1 Januari 2001. Tujuan desentralisasi adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal kemudian menjadi tolak ukur utama keberhasilan terciptanya indikator otonomi daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan di daerah, terutama ketimpangan dan kemiskinan.
Kemudahan berinvestasi mendukung daya saing daerah. Saat ini proses perizinan di Kabupaten Boyolali memiliki beberapa kendala antara lain tidak semua kepala daerah/kepala dinas setuju untuk melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), sumber daya manusia yang kurang memadai, dan konflik antara instansi perijinan di daerah dengan unit teknis (dibentuk de…
Meskipun persoalannya dapat disikapi dari berbagai sudut pandang selama ini, kemiskinan merupakan objek program kebijakan pemerintah yang harus diselesaikan sejak Indonesia merdeka. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam beberapa dekade terakhir, ketersediaan dan kelengkapan data kemiskinan di Indonesia semakin baik.
Ormas yang seharusnya berkontribusi pada pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari kolusi dan nepotisme korupsi, justru melakukan hal sebaliknya. Penggerebekan pungutan liar (OTT) di mana para pelaku yang diduga tertangkap tangan oleh satgas pungutan liar (satgas saber pungli) melibatkan ormas dan preman.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali model inovasi penelitian di kantor penelitian dan pengembangan agama (RRD), Kementerian Agama (MORA) di Semarang. Model inovasi penelitian mencakup ide, praktik, dan metode baru di bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas penelitian.
Banyaknya pengaduan, lambatnya kinerja, dan rendahnya produktivitas menuntut perlunya reformasi sektor publik. Reformasi dapat dilakukan dengan inovasi sosial dan menjadikan warga sebagai peserta dan pengguna akhir. Tidak hanya itu, secara fundamental mengubah peran berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan layanan.