Ormas yang seharusnya berkontribusi pada pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari kolusi dan nepotisme korupsi, justru melakukan hal sebaliknya. Penggerebekan pungutan liar (OTT) di mana para pelaku yang diduga tertangkap tangan oleh satgas pungutan liar (satgas saber pungli) melibatkan ormas dan preman.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali model inovasi penelitian di kantor penelitian dan pengembangan agama (RRD), Kementerian Agama (MORA) di Semarang. Model inovasi penelitian mencakup ide, praktik, dan metode baru di bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas penelitian.
Banyaknya pengaduan, lambatnya kinerja, dan rendahnya produktivitas menuntut perlunya reformasi sektor publik. Reformasi dapat dilakukan dengan inovasi sosial dan menjadikan warga sebagai peserta dan pengguna akhir. Tidak hanya itu, secara fundamental mengubah peran berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan layanan.
Pelayanan yang diberikan oleh PNS Provinsi Jambi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. kinerja pegawai negeri sipil masih belum diarahkan pada service oriented. Untuk itu harus diciptakan budaya kerja yang mengarah pada pencapaian kinerja yang didukung oleh budaya organisasi dan budaya kepribadian pelayan itu sendiri dalam memberikan pelayanan.
Pengiriman anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Belanja APBD Provinsi DKI Jakarta terlihat belum optimal, dengan rata-rata 75,79% dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), di bawah target 95% yang ditetapkan menteri keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengkaji mengapa hal itu terjadi dan faktor-fakt…
Implementasi inovasi daerah belum efektif dalam pelayanan publik dan daya saing daerah. Beberapa Faktor yang dinilai menjadi penghambat implementasi inovasi daerah, yaitu regulasi, kelembagaan, budaya dan kepemimpinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan faktor pendukung inovasi serta menganalisis hubungan antar faktor tersebut dalam implementasi inovasi daerah.
Provinsi Lampung telah mengeluarkan beberapa program anak-anak namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Kondisi demikian dimungkinkan karena dalam konteks aktor dan substansi, program KLA masih memposisikan pemerintah daerah sebagai aktor tunggal.