Pengawasan peraturan daerah dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Pengawasan peraturan daerah dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia

Foster, Jon - Konferensi; Je, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat - Konferensi;

Dalam rangka untuk membantu dan mengawasi proses pembentukan Perda,rnterutama untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia,rnpengarusutamaan jender, antara lain, Kantor WilayahrnKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara harusrnterlibat dalam rangka untuk menghasilkan Perda kualitas. Hal ini ditetapkanrnPasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanrnPeraturan. Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah baik darirnprovinsi dan kabupaten / kota dan lokalrnperwakilan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang DaerahrnPemerintah, Perda dibentuk untuk tujuan pelaksanaanrntugas otonomi dan bantuan daerah. Namun, tindakan inirnmenetapkan bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan dengan kepentingan publikrndan / atau peraturan hierarkis lebih tinggi.rn

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: Humanitas jurnal kajian & pendidikan HAM
No. Panggil: -
Penerbit: : ., 2011
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 2087-6882
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Vol. 02, No. 02, Tahun
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar