Usulan dan solusi pengelolaan BMKT

Saat ini, ada beberapa kementerian yang mengelola masalah BMKT berikut dengan sejumlah aturan yang berlaku. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengelola masalah BMKT berikut dengan sejumlahrnaturan yang berlaku. Akibatnya terjadi kesimpangsiuran didalam pelak…

Common guidelines, upaya menyelesaikan masalah perbatasan maritim Indonesia M…

DENGAN dilandasi semangat persaudaraan negara serumpun serta saling menghargai, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia bersepakat untuk lebih meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang keamanan dan keselamatan di laut, yakni dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pedoman Umum (Common Guidelines)rnpengelolaan permasalahan keamanan laut oleh aparat keamanan laut kedua…

Pentingnya sistem peringatan dini (early warning system)

SISTEM Peringatan Dini (Early Warning System) merupakan serangkaianrnsistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian info…

Mengenal institut keamanan dan keselamatan maritim Indonesia

Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia atau IK2MI, merupakan lembaga yang berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; dan sebagai sarana untuk berpartisipasi didalam pembangunan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan maritim melalui pengembangan sumber daya manusia dan alam. Adapun tujuannya adalah membantu memberikan masukan kepada semua instansi pemerintah y…

Penerapan penyelamatan diri darurat dan sar di atas kapal

Gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat diatasi secara langsung, perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan seluruh awak kapal harus terlibat mengatasi gangguan tersebut atau bahkan meninggalkan kapal. Keadaan darurat ini dapat merugikan semua pihak, baik awak kapal, pemilik kapal, serta bahkan akan merusak lingkungan atau eko…

Peranan masyarakat dalam rangka penanggulangan illegal fishing di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang terdiri dari 17.506 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta Km2 dan bentangan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 Km. Potensi lautrnterse but memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmu…

Kajian tentang efektifitas penegakan hukum di laut untuk kesejahteraan rakyat

Penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara memang masih tumpang-tindih (overlapping) dan menjadikan kegiatan penangkapan hingga pemeriksaan terhadap kapal niaga nasional, kapal ikan, dan kapal-kapal asing banyak dikeluhkan oleh para operator pelayaran. Hal ini disebabkan bahwa penegakan hukum di laut terdapat 15 lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu: pertama, lembaga yang mempunyai satuan…

Penegakan hukum dan kedaulatan di laut

Guna mewujudkan kondisi keamanan di laut, diperlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Pelanggaran hukum tersebut meliputi perompakan (armed robbery), pembajakan (piracy), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, BBM, senjata api, narkotika, dan psikotropika), illegal fishing, pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasirnsumber…

Tinjauan jurisdiksi (unclos 1982) hak dan kewajiban negara pantai terhadap ka…

Negara pantai hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas terhadap kapal-kapal asing yang berlayar melalui Zona EkonomirnEksklusif (ZEE) dan Landas Kontinennya. Karena tidak ada jurisdiksi tambahan yang diberikan jika standard internasional tidakrnmengaturnya. Hal ini mengandung arti, negara pantai tidak berhak bertindak secara unilateral terhadap kapal-kapal asing, melainkan harus senantias…

Sistem Politik Indonesia: Kritik dan solusi sistem politik efektif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-217-812-5

Deskripsi Fisik

xiii, 178 p.: ill.; 21 cm. Bbl. p.173-175

Judul Seri

-

No. Panggil

320.959 8 Bad s