Sinkronisasi kebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana menjadi persoalan di pemerintah pusat provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014. Pasal ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa pengendalian jumlah penduduk dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.
In business practices, micro and small businesses (SMEs) have several internal and external problems, such as difficulties in the capital. These problems also occur in SMEs in Mojokerto. To solve this SME problem, several stakeholders in Mojokerto collaborated to create a Sharia Financing Program (PUSYAR) on the basis of a Murabahah contract. The implementation of this program has been running …