Tata kelola keuangan: perspektif hukum dasar dalam hubungan keuangan pemerint…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-08-0346-8

Deskripsi Fisik

xii, 206 p.: ilus.; 23 cm.; Bbl.: p.175-186; Gloss.: p.187-203

Judul Seri

-

No. Panggil

336.013 026 Noe t

Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa)

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-623-02-4186-4

Deskripsi Fisik

xii, 198 p.: ill.; 22 cm.; Bbl. p.188-198

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 Set p

Buku ajar administrasi pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-8033-96-6

Deskripsi Fisik

xix, 145 p.: ilus.; 23 cm.; Bbl.: p.137-139

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 Noo b

Pendidikan pancasila di perguruan tinggi

Edisi

Ed. 2, Cet. 3.

ISBN/ISSN

978-602-425-651-7

Deskripsi Fisik

xiii, 350 p. ; 23 cm.; Bbl.p. 311-317.

Judul Seri

-

No. Panggil

181.160 711 Amr p

Sistem Politik Indonesia

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

979-96055-6-3

Deskripsi Fisik

xii, 159. ; ill, ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.959 8 Inu s

Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebi…

Edisi

Cet. 7

ISBN/ISSN

978-602-217-228-4

Deskripsi Fisik

xii, 262 p.: ilus.; 21 cm.; Bbl.: p.247-251; Ind.: 257-259

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 Wah a

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia

Edisi

Ed.1, Cet.5

ISBN/ISSN

979-526-01-3

Deskripsi Fisik

x, 176 p.: 21 cm.; Bbl. p.174-176

Judul Seri

-

No. Panggil

321.095 98 Joe s

Ide nalar publik John Rawls dan daya tahan demokrasi

Dalam artikel ini penulis menjelaskan ide nalar publik (public reason) yang diajukan John Rawls (1921-2002) dan bagaimana ide ini dianggap penting dalam masyarakat demokratis. Bagi Rawls, daya tahan demokrasi sangat bergan nung pada sejauh mana kelompok-kelompok dalam masyarakat mempraktikkan dan negara. salar publik dalam relasinya dengan yang lain. Yang dimaksud dengan nalar pu bik adalah mod…

Kedaulatan " yang baik " sebagai sintesis antara legitimasi demokratis dan et…

Tulisan ini merupakan sebuah upaya mensintesiskan legitimasi demokrasis liberala yang lebih menekankan hak-hak individual dan kebersamaaan yang palsu dengan legitimasi etisyang lebih menekankan nilai-nilai metafis yang diklaim secara sewenang-wenang oleh agama dan ideologi

Masalah demokrasi ekonomi

Kata "demokrasi ekonomi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 33 bisa bermasalah dalam makna din harapan untuk perwujudannya. Pertama, basis demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sementara basis ekonomi adalah sumber daya yang dimiliki rakyat. Kedua, proses demokrasi mensyaratkan berfungsinya internal locus of control individu. sedangkan proses ekonomi…