Sinkronisasi kebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana menjadi persoalan di pemerintah pusat provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014. Pasal ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa pengendalian jumlah penduduk dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel ini mengkaji perubahan kemampuan teknologi perusahaan pemasok dalam autoest ester setelah diperkenalkannya Industri 40. Kebijakan Industri 4.0 baru-baru ini diperkenalkan menghidupkan kembali industri manufaktur dan mendorong daya saing di pasar global.
Makalah ini mengkaji dampak pelimpahan wewenang, baik perizinan maupun non-perizinan, dari walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS) di pemerintah daerah terhadap kinerja perekonomian Indonesia Pendelegasian wewenang ini dapat menyederhanakan regulasi dalam melakukan bisnis di Indonesia dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan yang diperlukan…
Tahun 2020 adalah tahun Covid-19, Indonesia merasakan dahsyatnya pandemi ini dalam berbagai aspek pembangunan. Perekonomian Indonesia sepanjang tahun melambat menjadi minus 5,3 persen pada kuartal kedua sogo dan secara agregat pertumbuhan minus 2,1 persen pada tahun 2020. Sasaran perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .
Kami menghadirkan rekayasa aliran udara untuk mencegat penularan Covidto di ruang publik dan transportasi umum, yang relatif cepat dan sederhana. Teknik ini untuk menekan secara efektif dan sebesar-besarnya penyebaran acrosols dan droplet yang terkontaminasi virus COVID-19 yang berterbangan di udara dengan memberikan aliran vertikal ke bawah menggunakan kipas angin yang diletakkan di langit-lan…
Cita-cita pemabangunan IBu Kota Negara/ IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakan 100 persen energi terbaurkan, pengelolaan limbah cair, sampah rumah tanggadan sampah industri yang baik dan aman dan hal lainnya.
Sektor kehutananadalah salah satu sektor yang memiliki peran penating dalam perekonomianIndonesia. Produk- produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutunan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan investasi, peningkatan kinerja ekspor.
Indonesian's energy faces a situation of giddiness in deciding a transition that requires a much larger use of renewable energy, as the country is basically a fossil fuels one but in the other side it is demanded to contribute a biggier role inefforts to mitigate global climate change.
Data yang diperoleh melalui teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan, hal ini didasari oleh proses pengembalian kebijakan berbasis bukti yang sangat bergantung pada ketersediaan data.