Pendidikan antikorupsi : pendekatan budaya, politik, dan teori integritas

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-486-583-2

Deskripsi Fisik

x, 301 p.: ill.; 23 cm.; Bbl. p.284-297

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 307 Kam p

Pendidikan kewarganegaraan (civic education): pancasila demokrasi dan pencega…

Edisi

Ed.1; Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-0895-05-5

Deskripsi Fisik

xx, 293 p.: ill.; 24 cm.; Gloss. p.267-273; Bbl. p

Judul Seri

-

No. Panggil

323.607 1 Uba p

Addressing the root of political corruption in Indonesia

This article is exerpted from a portion of KPK and LIPI's research on " plitical sector corruption " in Indonesia. This research concludes that one of the main roots of corruption in Indonesia is a corrupt political system and very corrupt political parties.

Survei penilaian integritas: alternatif pengukuran kinerja pemberantasan korupsi

Survei Penelitian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D.

Menyoal kinerja KPK: antara harapan dan pencapaian

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun.

Kesenjangan dalam wacana antikorupsi di Indonesia: temuan dari literatur stud…

Gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berbagai program telah dilakukan oleh garda depan dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu KPK.

Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kerja pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri.

Evaluasi operasi tangkap tangan KPK

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai salah satu strategi yang digunakan Komisi Pemberantasan KOrupsi (KPK) untuk menindak kasus korupsi di Indonesia.

Meretas konsep baru pidana denda terhadap tindak pidana korupsi

UU Pemberantasan Pidana KOrupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisi dan membandingkan konsep pidana denda UU Tipikor Indonesia.

Hukum kepailitan dalam eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang…

Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan dihadapkan pada persoalan harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor. Pada kondisi ini, eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana tidak dapat berperan optimal.