Mengembalikan landasan konstitusional koperasi dalam UUD NRI tahun 1945

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dalam perkembangannya masih menghadapi banyak tantangan untuk mampu memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi berdampingan dengan peran BUMN dan perusahaan swasta. Kondisi koperasi yang demikian ini ternyata kemudian semakin memprihatinkan karena koperasi juga telah kehilangan landasan konstitusional …

Sistem ekonomi Pancasila dan kemandirian ; memaknai pasal 33 UUD RI tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDN RI) tahun 1945 telah memberikan tuntunan dan arahan yang jelas dalam membangun perekonomian Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 beserta penjelasannya. Meski begitu, tuntunan dan arahan yang jelas mengharuskan peran aktif dan kehadiran negara di dalamnya serta mempunyai semangat kemandirian, dari rezim ke rezim belum sungguh-sungguh…

Pemikiran ekonomi Konstitusi

Tulisan ini adalah catatan kecil atas perdebatan ekonomi konstitusi di Lembaga Pengkajian MPR RI. Proses pengkajian terhadapnya melibatkan banyak pakar dan anggota lembaga pengkajian sendiri, yang juga ahli dalam bidangnya. Pemikiran tentang ekonomi konstitusi bermuasal dari elit pendiri bangsa ini (founding fathers), yang mengenyam pengalaman pendidikan di Barat, khususnya Mohammad Hatta. Filo…

Ekonomi syariah di Indonesia

Tulisan ini memfokuskan kajian tentang perkembangan, tantangan, potensi dan strategi ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini, ekonomi syariah Indonesia sebagai big market (demand) dan bukanlah sebagai big player (supply). Hal ini merupakan tentangan bagi ekonomi syariah di Indonesia, karena akan berdampak pada defisit pada neraca pembayaran Indonesia (NPI) dan defisit pada neraca UMKM akibat ter…

Ekonomi Pancasila : konsepsi dan praksis

Tulisan ini mendiskusikan mengenai ekonomi pancasila dan makna yang terkandung di dalam pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen. Ekonomi pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/ gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekon…

Kedaulatan pangan dalam sistem perekonomian Nasional

Pangan adalah kebutuhan pokok, pangan adalah hidup dan kehidupan pangan merupakan mata pencaharian, sumber pndapatan, penyedia bahan baku industri, merupakan basis perekonomian regional dan nasional, sehingga membangun sektor pangan adalah keniscayaan, wajib hukumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan komprehensif untuk membangun sektor pangan menuju kedaulatan pangan.

Kemandirian dalam format ekonomi baru

Upaya untuk membangun frormat baru perekonomian nasional Indonesia di atas cita-cita keadilan dan semangat kemandirian sebagai kelanjutan cita-cita dan semangat kemerdekaan, bukan pekerjaan yang mudah mengingat banyaknya persoalan yang harus dihadapi. Kemandirian adalah kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya nasional serta dalam membangun kerjasama dengan bangsa lain untuk memen…

Hukum lingkungan : perspektif global dan nasional

Edisi

Ed. Rev, Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-769-977-2

Deskripsi Fisik

xxiv, 262 p. ; 23 cm. ; Bbl.p. 247-254 ; Ind,p. 255-259

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Aki h

Hukum lingkungan internasional

Edisi

Ed.1; Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-425-043-0

Deskripsi Fisik

xviii, 234p. : ill. : 21 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Hus h

Budaya pancasila sebagai peradaban Indonesia

Budaya mempunyai peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Karena hakekatnya budaya tidak dapat dipisahkan dengan individu manusia sebagai makhluk sosial yang membangun sikap akal budi. Budaya yang terbentuk menjadi karakter manusia manusia atau masyarakat sebuah bangsa, menjadi modal sebuah peradaban manusia di berbagai bidang termasuk sosial, ekonomi, …