The linkage of intergoverentmental transfer and proverty in Indonesia

Decerallizatoin is expected to reduce property, through fiscal decentralization, property may be reduced may optimizing intergovernmental grants. However, its effect on property is beginning to be questioned after some districts in Indonesia showed slowing performance on property redubction despite increasing transfer.

Mapping the local own resources (PAD) perfomance and regional dependence in I…

Fiscal decentralization reform era started since january 1st, 2001, with the implications of changes from centralized to highly decentalized. Unfortunately it led to a greater dependence on the local governtment to central government through the intergoventment transfer.

Authoritative agency for tourism zone: an innovative instrument for destinati…

Authority confuision in a development area in the region, especiallly on tourism destinations, has increased the goverment's attenttion. The weaknesses of communication, coordination, and coorporation (3K) across sectors are suspacted to be the source of the inhibiting problem.

Determinants of paddy field conversion in Java 1995-2013

Java is the rice supplier with the largest paddy field compared to other island in Indonesia. On ethe other side. economic growth needs more and more land for infrastructure growth. It was siggested that the growth would convert paddy field in Java to non-agriculture use.

Materi pokok pendidikan Pancasila 1 PPDG2230/3SKS buku II.5A modul 1-5

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 414 p.: ill.; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 Mat

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur di kabupaten Serang

Diterapkanny sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah melalui pengembangan kapasitas suber daya manusia aparatur.

Peran satuan perlindungan masyarakat di kabupaten Cilacap

Penyelenggaraan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya yang berada di lingkungan pemukiman merupakan tugas dan tanggung jawab anggota satuan perlindungan masyakat (satlinmas) dan bagaimana yang terjadi bila anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pelayan…

Masalah pelayanan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial.

Implementasi kebijakan tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dok…

Semenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada April 2010, seluruh Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berserta seluruh instrumen pendukungnya.

Perubahan sosial masyarakat agraris ke masyarakat industi dalam pembangunan m…

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat adalah industrialisasi, dimana industrialisasi ini dibutuhkan untuk mentransformasi masyarakat agraris ke arah masyarakat industri yang maju dan modern.