Pengakuan dan perlindungan hak ulayat : aspek penting pembangunan Indonesia …

Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualitas menjadi satu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat.

Mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria

Terkonsentrasinya kekayaan dan sumber2 pendapatan di tengah masyarakat merupakan persoalan yang tak kunjung usai di Indonesia. Secara konsep, ketimpangan ekonomi mengacu pada bagaimana variabel ekonomi terdistribusi antara individu2.

Pertanahan dalam perspektif teori dan konstitusi

Tujuan negara kesatuan republik berdisri tidak lain untuk mewujudkan kesejahtraan umum. Kekayaan alam yang sangat penting dan sangat strategis untuk mewujudkannya adalah tanah.

Mengintergrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia ke dal…

Pendiri bangsa Indonesia telah mengamanatkan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 194a pada alinea keempat.

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia sebagai tujuan pendidik…

Tujuan pendidikan nasional disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 dalam bab XIII pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Politik hukum, paradigma, dan klaim kegagalan pendidikan

Ada keterkaitan antara politik hukum pendidikan nasional dengan pradigma penyelenggaraan pendiidkan dan klaim tentang kegagalan pendiidkan di Indonesia.

Pergeseran paradigmatik pengelolaan pendidikan

Pradigma yang disebut sebagai intellectual commitment, adalah suatu citra fundamental pokok permasalahan dari suatu ilmu, yang lahir dari komunitas ilmuwan yang memakai, mengembangkan, dan mengelola, suatu bentuk pendekatan secara sungguh-sungguh.

Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Pembukaan UUD NRI 1945 memuat amanat kemerdekaan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dengan tujuan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila.

Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia

Edisi

Cet.9

ISBN/ISSN

978-979-3421-07-0

Deskripsi Fisik

x, 150 p.; 23 cm.; Bbl. p.147-150

Judul Seri

-

No. Panggil

342.026 598 Sun h

Hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi

Edisi

Ed.2, Cet.3

ISBN/ISSN

978-979-007-271-8

Deskripsi Fisik

xx, 342 p. ; 23 cm. ; Bbl.p. 317-321 ; Ind.p. 323-334

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Ass h