Ditapis dengan
Reorientasi pendidikan nasional
Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan manfaat pendidikan itu sendiri.
- Edisi
- Vol. 007, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 11p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Wawasan nasional dalam sistem pendidikan
Implikasi mendasar dari perubahan UUD NRI tahun 1945 salah satunya politik pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.
- Edisi
- Vol. 007, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 13p. ;24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Penguasaan tanah merurut UUPA
Jaminan kepastian hukum hak-hak tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah dalam satu negara, dengan demikian tidak boleh ada konsentrasi penguasaan tanah dimana sekelompokkecil orang menguasai sebagian besar tanah.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 27p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Tanah untuk kemakmuran rakyat, reforma agraria sebuah keniscayaan
Selam ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 16p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Pluralisme hukum dan kebijakan pertahanan di Papua
Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 31p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Dari konflik agraria ke transformasi industri perkebunan
Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Ini bukan semata-mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 20p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Pembaruan hukum pertanahan menuju reforma agraria
Tanah kita yang hanya spertiga dari luas wilayah Indonesia yang duapertiganya air laut akan di huni oleh penduduk yang cukup cepat pertumbuhannya.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 30p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Pengakuan dan perlindungan hak ulayat : aspek penting pembangunan Indonesia …
Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualitas menjadi satu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 49p. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria
Terkonsentrasinya kekayaan dan sumber2 pendapatan di tengah masyarakat merupakan persoalan yang tak kunjung usai di Indonesia. Secara konsep, ketimpangan ekonomi mengacu pada bagaimana variabel ekonomi terdistribusi antara individu2.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 37p. : 23 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Pertanahan dalam perspektif teori dan konstitusi
Tujuan negara kesatuan republik berdisri tidak lain untuk mewujudkan kesejahtraan umum. Kekayaan alam yang sangat penting dan sangat strategis untuk mewujudkannya adalah tanah.
- Edisi
- Vol. 009, No. , Tahun 2018
- ISBN/ISSN
- 2548-4389
- Deskripsi Fisik
- 26p. : 28 cm.
- Judul Seri
- Jurnal ketatanegaraan
- No. Panggil
- 342 Jur
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah