Keberadaan lembaga negara utama dan penunjang menurut UUD NRI tahun 1945

Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara .

Sistem Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan bangsa : otonomi Universitas da…

Satu sistem dengan seluruh komp[onen merupakan kesatuan yang saling berhubungan erat satu sama lain. Otonomi perguruan tinggi secara akademik dan non-akademik diakui merupakan hal yang penting dalam memajukan pendidikan tinggi, akan tetapi kebijakan tertentu yang perlu dalam menjamin tercapainya output dan outcome pendidikan yang memenuhi tujuan ditetapkan dalam konstitusi dan undan-undang sist…

Politik hukum Membangun Negara kebahagiaan pada Era Revolusi industri 4.0 dan…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1311-50-9

Deskripsi Fisik

Xii, 177p. :ill, :25Cm , : Bbi, : 177-198

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Pan p

Reorientasi pendidikan nasional

Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan manfaat pendidikan itu sendiri.

Wawasan nasional dalam sistem pendidikan

Implikasi mendasar dari perubahan UUD NRI tahun 1945 salah satunya politik pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Penguasaan tanah merurut UUPA

Jaminan kepastian hukum hak-hak tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah dalam satu negara, dengan demikian tidak boleh ada konsentrasi penguasaan tanah dimana sekelompokkecil orang menguasai sebagian besar tanah.

Tanah untuk kemakmuran rakyat, reforma agraria sebuah keniscayaan

Selam ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pluralisme hukum dan kebijakan pertahanan di Papua

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan.

Dari konflik agraria ke transformasi industri perkebunan

Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Ini bukan semata-mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960.

Pembaruan hukum pertanahan menuju reforma agraria

Tanah kita yang hanya spertiga dari luas wilayah Indonesia yang duapertiganya air laut akan di huni oleh penduduk yang cukup cepat pertumbuhannya.