Pemerintahan Joko Widodo dan serangan politik terhadap KPK

Hasil kerja pemebrantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri.

Lemahnya komitmen antikorupsi Presiden di antara espektasi pembangunan ekonom…

Komite politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan munci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi.

Ketika kekayaan alam tidak menyejahtrakan: pembelajaran dari pencegahan korup…

Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengotimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK.

Penataan perizinan dalam gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indon…

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) merupakan program bersama kementrian/lembaga yang diinisiasi, dikordinasi, dan disupervisi oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).

Peran masyarakat sipi dalam pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam

Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Tulisan ini medeskripsikan dan menganalisi bagaimana peran masyarakat sipil dalam kegiatan Gerakan Nasional Penyelemat Sumber Daya Alam (GNP SDA).

Resolusi konflik gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam: lintasan gag…

Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup masyarakat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Pnyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA).

Persoalan struktural dalam politik penegakan hukum sumber daya alam dan lingk…

Personal struktural menyebabkan penegak hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) tidak berdaya ketika berhadapan dengan ekspolitasi sumber daya alam yang tidak tercatat.

Kebijakan pencegahan korupsi sektor sumber daya alam melalui pendekatan insti…

Sumber terjadinya korupsi sepanjang menyangkut kekayaan negara selalu terkait dengan kinerja birokrasi dan kebijakan yang kedua masuk dalam lingkup kelembagaan dimana korupsi itu terjadi.

Harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola sumber daya lam di Indonesia

Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU) terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pemerikasaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama, memeriksa kesesuaian materi dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diinvenatrisasi (17 UU sektor terkiat langsung SDA dan 9 UU pendukung).

Practical recording techniques: the step-by-step approach to professional aud…

Edisi

5th ed.

ISBN/ISSN

978-0-240-81144-4

Deskripsi Fisik

xiii, 633 p.: ill.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

621. 389 3 Bar p