Penanganan bencana; pengalaman rekonstruksi dan rehabilitasi bencana banjir b…

Masyarakat di kawasan Asia Pasifik diprediksi beresiko empat kali lebih rentan terkena dampak bencana alam dibandingkan masyarakat di wilayah Afrika, dan 25 kali lebih rentan dari pada di Amerika Utara dan Eropa. Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik, juga dikenal sebagai negara yang rawan bencana dan merupakan salah satu negara yang palingrnrentan terkena dampak bencana alam. Indonesi…

Menelusuri undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Pelayanan Publik merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Aparatur Negara (UU 17/2007 tentangrnRPJPN 2005-2025). Penjabarannya dituangkan dalam Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014. Selanjutnya Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 GDRB 2010-2025) menegaskan bahwa GDRB 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah (K/L/Pem…

Amanah dalam berdemokrasi

Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi adalah pilihan politik dari para pendiri negara ini. Di tengah setting sosial bangsa yang majemuk ini, demokrasi adalah pilihan yang tepat untuk menghadirkan kesejahteraan dan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab. Namun, perjalanan bangsa ini penuh dengan dinamika. Di dalam satu kesempatan, Professor Mochtar Masoed da…

Transkrip sambutan presiden RI pada pembukaan rangkaian Indonesia MDGs award …

Ideologi yang kita anut dalam pembangunan adalah untuk mengakhirirnkemiskinan. Suatu saat harapan kita, perjuangan kita, tidak ada lagi kaum miskin di negeri ini dan bahkan di tingkat dunia.rnMengapa kitaa. harus masih berjuang sekuat tenaga untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan? Karena saudara-saudara kita yang miskin itu adalah mereka yang tidak memiliki kecukupan pangan yang diperluk…

Free trade zone, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan khusus dalam sudut panda…

Dalam optik hukum nasional, Free Trade Zone (F1Z), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK}, dan Kawasan Khusus (KK) memilikirnentitas tersendiri. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan RepublikrnIndonesia yang pembentukannya dengan Undang-undang. Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak dit…

Wilayah udara negara dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum inte…

Pasal 33 (3) 1945 Konstitusi menyatakan tanah dan perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan dikontrol oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar orang-orang.rnItu tidak menyatakan ruang udara, sedangkan sebenarnya ruang udara tidak kurang strategis daripada tanah dan air, baik dalam politik, sosial dan budaya, keamanan, atau ekonomi juga. rnSeperti yang kita tahu, bah…

Diversifikasi pangan berbasis ubi kayu menuju kedaulatan pangan

Dalam rangka mencari alternatif yang tepat mengatasi permasalahan pangan, utamanya menyangkut ketergantunganrnmasyarakat Indonesia pada bahan pangan beras, Setjen Wantannas telah mengadakan kerja sama dengan Universitas Lampung (Unila) untuk melakukan pengkajian secara mendalamrndan pada puncaknya diselenggarakan Semiloka pada tanggal 13 November 2013. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajarirn…

Otonomi dan manajemen keuangan daerah

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

979-533-811-0

Deskripsi Fisik

xiii, 334 p. : ill. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.835 Mar o

Akuntansi sektor publik organisasi nirlaba : teori, konsep, aplikasi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-0888-15-6

Deskripsi Fisik

x, 383 p. : ill. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

657.61 Gin a

Kesehatan masyarakat ilmu & seni

Edisi

Ed. revisi

ISBN/ISSN

978-979-098-021-1

Deskripsi Fisik

xi, 413 p.: ill.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

362.1 Not k