Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Edisi

Cet. 7

ISBN/ISSN

978-602-9053-26-5

Deskripsi Fisik

xxiv, 216p. ill. : 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Has m

Undang-undang Kementrian negara menjawab tantangan reformasi kelembagaan : ju…

Tulisan ini berfokus pada studi kelembagaan pemerintahan ngara dalam menghadapi masa depan bangsa. Studi ini didasari pada tujuan bernegara sebagaimana yang dirumuskan di Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Peranan kedaulatan pangan terhadap ketahanan nasional

Guna melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diperlukan kondisi pertahan dan keamanan (Hankam) yang kuat di segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Pembangunan kekuatan pertahanan dan ekonomi nasional

Salah satu masalah rumit yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan suatu kekuatan militer adalah bagaimana membangun kekuatan militer atau pertahanan dengan biaya yang relatif murah" di masa damai, namun dapat dikembangkan dengan cepat menjadi kekuatan militer yang kuat dalam menghadapi ancaman perang atau agresi milter asing.

Pertahanan dan keamanan serta wilayah negara menurut UUD NRI tahun1945 dan pe…

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur memerlukan pertahanan dan kemanan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah seluas benua Eropa di mana dua pertiganya merupakan perairan, membuat setiap warganegaranya berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pembe…

Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam sistem presidensil

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan harus dilaksanakan secara benar dan governance, dan kaena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, objektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerintah.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik …

Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik- menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dar masa kemasamengalami dinamika yang cukup tinggi.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Tulisan ini menguraikan perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (urusan pemerintahannya), yang ditutup dengan upaya melihat masa depan otonomi daerah dalam negara kesatuan Indonesia.

Basis teritorial sebagai dasar pembentukan kelembagaan negara : suatu gagasan

Negara bangsa yang bedaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa. struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif.

Organ-organ sampiran negara di Indonesia

Teori trias politica dalam penerapan pada penyelenggaraan mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang kian kompleks dan dinamis.