Hukum acara pidana Indonesia

Edisi

Ed.2, Cet.1

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xv, 328p.; 21 cm. Bbl.p.321-328

Judul Seri

-

No. Panggil

345.095 98 Ham h

Leadership on BPD theory, strategy, empirical & practice

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-372-302-2

Deskripsi Fisik

xiv, 310p.: ill. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658.409 2 Gus l

Model pendampingan implementasi sistem penjaminan mutu internal(SPMI) berbasi…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-408-405-4

Deskripsi Fisik

xiv,198p. ; ill. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

378.17 Ari m

Feminist thought: Pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran f…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3684-23-2

Deskripsi Fisik

xx, 498p.; ill, ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.42 Ton f

Anatomi pemikiran kontemporer dari Foucault, Derrida, Bourdieu, & perkembanga…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-164-752-8

Deskripsi Fisik

vi, 218p. ; ill, ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

100 Iqb a

Manajemen Kinerja Sekolah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-076-772-0

Deskripsi Fisik

16X24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.2 Don M

Tinjauan orientasi efektivitas rencana pengelolaan program kawasan konservasi…

Pengelolaan yang efektif telah menjadi bagian tak terpisahkan dars upaya menangani masalala kawasan konservasi kertas, sekaligus untuk memfasilitas pembangkitan manfaat-mandat ekologi dan sesalkonomi kawasan konservas laut. Agar dapat dikelola secara efektif setiap van konservas but wanh dilengkapi dengan rencana pengelolaan (RP) berorientasi elektivitas pengelolaan Makalah ini menyajikan persy…

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan agenda pembangunan hukum pada RPJMN…

Pembangunan hukum pada dasarnya tidak hanya menjadi peran dan kewenangan pemera pusat dan lembaga yufkatif saja, tetapi juga perlu dakungan dari pemerintah dan elaksanakan agenda pembangunan hukum sesuai dengan kebutuhan daerah. Tulisan in berupaya untuk membahas lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan kewenangan pemerintah daerah tersebut khususnya pada proyek prioritas nasional pelaksanaan…

Pembangunan pusat data hijau sebagai wahana percepatan pembangunan ekonomi be…

Makalah ini dilatarbelakangi kebutuhan pembangunan pusat data (data center) sebagai faktor pemangkin kebijakan (enabling factor) perencanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan coupang pemulihan dampak pandemi Covid-19. Sayangnya fasilitas pembangunan past data belum mememali standar pusat data hujau (green data center) sesuai standar internasional maupun nasional Padahal penerapan standar pu…

Peluang pengenaan biaya penilaian merger dan akuisisi sebagai sumber pendanaa…

Pengendalian merger dan akusisi merupakan salah satu kegiatan di dalam Program Pengawa Ivrsaingan Usaha yang merupakan program pendukung terciptanya daya saing dan struktur ekonomi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan transformas skonomi. Aktivitas utama pengendalian merger meliputi penilaian atas penyampaian notifikasi dan permohonan konsultan merger dan akumisi yang pada dua tahun terakhir…