Tanah untuk kemakmuran rakyat, reforma agraria sebuah keniscayaan

Selam ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pluralisme hukum dan kebijakan pertahanan di Papua

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan.

Dari konflik agraria ke transformasi industri perkebunan

Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Ini bukan semata-mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960.

Pembaruan hukum pertanahan menuju reforma agraria

Tanah kita yang hanya spertiga dari luas wilayah Indonesia yang duapertiganya air laut akan di huni oleh penduduk yang cukup cepat pertumbuhannya.

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat : aspek penting pembangunan Indonesia …

Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualitas menjadi satu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat.

Mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria

Terkonsentrasinya kekayaan dan sumber2 pendapatan di tengah masyarakat merupakan persoalan yang tak kunjung usai di Indonesia. Secara konsep, ketimpangan ekonomi mengacu pada bagaimana variabel ekonomi terdistribusi antara individu2.

Pertanahan dalam perspektif teori dan konstitusi

Tujuan negara kesatuan republik berdisri tidak lain untuk mewujudkan kesejahtraan umum. Kekayaan alam yang sangat penting dan sangat strategis untuk mewujudkannya adalah tanah.

Hukum agraria indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1642-70-2

Deskripsi Fisik

xii, 158p. : ill. : 16 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 Sah h

Hukum pengangkatan anak

Edisi

Ed.1, Cet.3

ISBN/ISSN

978-979-007-442-2

Deskripsi Fisik

xiv, 276 p. ; 23 cm. ; Bbl.p. 125-127 ; Lamp.p. 131-273

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017 Pan h

Mengintergrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia ke dal…

Pendiri bangsa Indonesia telah mengamanatkan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 194a pada alinea keempat.