Pertahanan dan keamanan serta wilayah negara menurut UUD NRI tahun1945 dan pe…

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur memerlukan pertahanan dan kemanan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah seluas benua Eropa di mana dua pertiganya merupakan perairan, membuat setiap warganegaranya berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pembe…

Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam sistem presidensil

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan harus dilaksanakan secara benar dan governance, dan kaena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, objektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerintah.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik …

Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik- menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dar masa kemasamengalami dinamika yang cukup tinggi.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Tulisan ini menguraikan perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (urusan pemerintahannya), yang ditutup dengan upaya melihat masa depan otonomi daerah dalam negara kesatuan Indonesia.

Basis teritorial sebagai dasar pembentukan kelembagaan negara : suatu gagasan

Negara bangsa yang bedaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa. struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif.

Organ-organ sampiran negara di Indonesia

Teori trias politica dalam penerapan pada penyelenggaraan mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang kian kompleks dan dinamis.

Keberadaan lembaga negara utama dan penunjang menurut UUD NRI tahun 1945

Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara .

Sistem Peradilan Pidana

Edisi

cet. 1 Ed. 1

ISBN/ISSN

978-623-231-097-1

Deskripsi Fisik

xviii, 378p. : ill, : 23 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Agu s

Sistem Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan bangsa : otonomi Universitas da…

Satu sistem dengan seluruh komp[onen merupakan kesatuan yang saling berhubungan erat satu sama lain. Otonomi perguruan tinggi secara akademik dan non-akademik diakui merupakan hal yang penting dalam memajukan pendidikan tinggi, akan tetapi kebijakan tertentu yang perlu dalam menjamin tercapainya output dan outcome pendidikan yang memenuhi tujuan ditetapkan dalam konstitusi dan undan-undang sist…

Hukum demokrasi dan etika : lentera menuju perubahan

Edisi

cet 1

ISBN/ISSN

979-97466-2-0

Deskripsi Fisik

xxi, 204 p.; 24 cm.Ind. p. 201-204.

Judul Seri

-

No. Panggil

321.809 598 Sur h