Ditapis dengan
Meretas konsep baru pidana denda terhadap tindak pidana korupsi
UU Pemberantasan Pidana KOrupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisi dan membandingkan konsep pidana denda UU Tipikor Indonesia.
- Edisi
- Vol. 5,No. 2/ Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 12p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Intergritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Hukum kepailitan dalam eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang…
Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan dihadapkan pada persoalan harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor. Pada kondisi ini, eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana tidak dapat berperan optimal.
- Edisi
- Vol. 5,No. 2/ Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 19p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan ko…
Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoprasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Trasparency International (TI) telah mengemmbangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektifitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan prisip-prinsip Jakarta.
- Edisi
- Vol. 5,No. 2/ Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 16p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Pemerintahan Joko Widodo dan serangan politik terhadap KPK
Hasil kerja pemebrantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri.
- Edisi
- Vol. 5,No. 2/ Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 16p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Lemahnya komitmen antikorupsi Presiden di antara espektasi pembangunan ekonom…
Komite politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan munci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi.
- Edisi
- Vol. 5,No. 2/ Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 19p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Ketika kekayaan alam tidak menyejahtrakan: pembelajaran dari pencegahan korup…
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengotimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK.
- Edisi
- Vol. 5, No. 2-2 / Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 16p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Penataan perizinan dalam gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indon…
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) merupakan program bersama kementrian/lembaga yang diinisiasi, dikordinasi, dan disupervisi oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
- Edisi
- Vol. 5, No. 2-2 / Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 18p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal anti korupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Peran masyarakat sipi dalam pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam
Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Tulisan ini medeskripsikan dan menganalisi bagaimana peran masyarakat sipil dalam kegiatan Gerakan Nasional Penyelemat Sumber Daya Alam (GNP SDA).
- Edisi
- Vol. 5, No. 2-2 / Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 18p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Inegritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Resolusi konflik gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam: lintasan gag…
Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup masyarakat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Pnyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA).
- Edisi
- Vol. 5, No. 2-2 / Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 11p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Persoalan struktural dalam politik penegakan hukum sumber daya alam dan lingk…
Personal struktural menyebabkan penegak hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) tidak berdaya ketika berhadapan dengan ekspolitasi sumber daya alam yang tidak tercatat.
- Edisi
- Vol. 5, No. 2-2 / Desember 2019
- ISBN/ISSN
- 2477-118X
- Deskripsi Fisik
- 16p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- Integritas jurnal antikorupsi
- No. Panggil
- 364.132 3 Int
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah