Ekonomi pembangunan daerah

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978-623-231-069-8

Deskripsi Fisik

xx, 396 p.: ilus.; 23 cm.; bbl.: p.385-393

Judul Seri

-

No. Panggil

338.959 8 Elf e

Pengantar ekonomi makro

Edisi

Ed.7

ISBN/ISSN

978-979-061-779-7

Deskripsi Fisik

369 p.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

339 Man p

Statistika untuk ekonomi, bisnis, & sosia

Edisi

Ed.1

ISBN/ISSN

978-623-01-0376-6

Deskripsi Fisik

viii, 360 p.: ill.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.015 195 Yus s

Statistika untuk ekonomi keuangan modern [buku 2

Edisi

Ed. 3

ISBN/ISSN

978-979-061-444-4

Deskripsi Fisik

xii, 452 p. : ill. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.015 195 Suh s

Teori Ekonomi Makro : Dan Penerapannya Di Indonesia

Buku teks makroekonomi dengan menggunakan studi kasus dan data riil terkini di Indonesia masih terbatas. Buku teks makro ekonomi di tingkat intermediet dan advanced di Indonesia juga masih terbatas

QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION PROJECTS

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxix ; 537 ; ill ; 26 cm : bbl p : 521-522 ; Ind p : 523-537

Judul Seri

0150/24/FT

No. Panggil

578 Raz q

Pembangunan ekonomi jilid 2

Edisi

Ed.11

ISBN/ISSN

978-602-241-131-4

Deskripsi Fisik

xxiv, 456 p.: ill.; 25 cm.; Bbl. p.setiap bab; Gloss. p.437-453; Ind. p.454-456

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9 Tod p

Aspek hukum ekonomi dan bisnis

Edisi

Ed.1; Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-422-692-3

Deskripsi Fisik

xix, 368 p.: ill.; 22 cm.; Bbl. p.340-342; Gloss. p.343-363

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 Asp

The tropics and economic development

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

0-8018-1891-5

Deskripsi Fisik

xiv, 113 p,: iil.; 22 cm.; Bbl.p. 93-102.; ind.p.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.1 Kam t

Synchronization the policies and performance achievements: nwhich should come…

Sinkronisasi kebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana menjadi persoalan di pemerintah pusat provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014. Pasal ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa pengendalian jumlah penduduk dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.