Text
Assessment of south Africa's preferential procurement policy
Meskipun usaha keras telah dilakukan Pemerintah Afrika Selatan dalam mendukung pengadaan barang dan jasarnyang berpihak terhadap masyarakat ekonomi lemah, namun dalam tahap implementasi masih terdapat banyakrntantangan. Dampak positifyang diharapkan dengan adanya UU Preferential Procurement Act 2000 dan 2011 serta BroadrnBased Black Economy Empowerment Act 2003 belum terwujud karena banyaknya tantangan ini. Tantangan yang dihadapirntermasuk diantaranya permasalahan korupsi, kurangnya kemampuan tidak terdapatnya standardisasi pengadaan, sertarnlemahnya sistem pengawasan. Pemerintah Afrika Selatan telah melakukan berbagai usaha seperti reformasi institusirnpemerintah dan penguatan kapasitas masyarakat yang terpinggirkan secara historis, namun belum mampu mengatasirnpermasalahan yang ada. Usaha tersebut hanya mampu mendukung sebagian kecil dari masyarakat kulit hitam kelasrnmenengah, tetapi tidak mampu memperluas manfaat bagi sebagian besar masyarakat kulit hitam kelas bawah. Akanrntetapi, perubahan manajemen yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Afrika Selatan baru-baru ini diharapkan dapatrnmengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain