Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan agenda pembangunan hukum pada RPJMN 2020-2024 (Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, bidang sistem peradilan pidana anak, dan kegiatan bantuan hukum)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan agenda pembangunan hukum pada RPJMN 2020-2024 (Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, bidang sistem peradilan pidana anak, dan kegiatan bantuan hukum)

Ruhama, Tanti Dian - Nama Orang; Nugraha, Andri Setya - Nama Orang;

Pembangunan hukum pada dasarnya tidak hanya menjadi peran dan kewenangan pemera pusat dan lembaga yufkatif saja, tetapi juga perlu dakungan dari pemerintah dan elaksanakan agenda pembangunan hukum sesuai dengan kebutuhan daerah. Tulisan in berupaya untuk membahas lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan kewenangan pemerintah daerah tersebut khususnya pada proyek prioritas nasional pelaksanaan Sistem Peradilan Palana Anak (SPPA),

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: Bappenas Working papers
No. Panggil: 338.9 Bap
Penerbit: Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas., 2021
Deskripsi Fisik: 22p. : ilus. ; 25cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 2620-6013
Klasifikasi: 338.9
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Vol. 4, No. 1/ Maret 2021
Subjek: ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH
Info Detail Spesifik: Jurnal Nasional
Pernyataan Tanggungjawab: Kementerian PPN/Bappenas

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar