Text

Sistem pemerintahan daerah Indonesia dalam era reformasi

---

Sistem desentralisasi dalam pemerintahan telah tidak meredarndalam teori dan praktis di administrasi pemerintahan lokal dengan kali. Artikel ini adalahrnbertujuan tc membahas tentang administratio pemerintah daerah! l di Indonesia di reformasirnera dan implem;. ntation sistem desentralisasi merujuk ke format yangrnsesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UUrnNomor 32 Tahun 2004. Periode setelah baru orde datang sampai akhir, lahir duarntata cara tentang pemerintah daerah yang keyakinan aspirasi untuk menampungrnKonsep demokrasi dalam rangka sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keduanyarntata cara yang UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah danrnUU No. 32 Tahun 2004 yang dianggap sebagai revisi UU Nomor 22 Tahun 1999. UUrnNomor 22 Tahun 1999 peraturan telah memberikan implikasi dan penyederhanaan terhadaprnPeran kerentanan dominasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah. fakta inirntercermin dalam kandidat proses, pemilihan, dan gerak elevasi dari kabupatenrncatok / head lakukan dan sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD. Perubahan peraturan inirntermasuk: pengawasan implementasi sistem administrasi dan kabupatenrnpemberdayaan legislatif. Hal ini dapat mengambil kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah bijaksanarnkewenangan untuk membuat kebijakan lokal untuk melayani, mengambil peran, memulai, danrnpublik pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Visi

No. Panggil

1 Eks

Penerbit

: ., 2009

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

0853-0203

Klasifikasi

1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 17, No. 02, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar