Pola hubungan eksekutif dan legislatif menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dalam hal tugas dan fungsi anggaran (studi kasus tahun anggaran Kabupaten Dairi 2010)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Pola hubungan eksekutif dan legislatif menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dalam hal tugas dan fungsi anggaran (studi kasus tahun anggaran Kabupaten Dairi 2010)

Saat ini, hubungan eksekutif dan legislatif adalah kunci pembangunanrnpercepatan. Kemitraan pemerintah daerah dan legislatif daerahrn(DPRD) akan menghasilkan beberapa kebijakan yang berguna / untuk publik. Salah satu di antara darirnkebijakan yang mempengaruhi percepatan pembangunan dan peningkatan masyarakatrnwel, tarif adalah anggaran daerah (APBD) manajemen. Namun, ketidakseimbangan darirnkontrol kekuasaan antara pemerintah dan legislatif khususnya di Kabupaten Dairi membuatrnbeberapa target dalam pembangunan daerah belum tercapai Dari penelitianrndiketahui bahwa DPRD Kabupaten Dairi hanya memahami penganggaran prosedural danrnlemah dalam mengendalikan fungsi. Yang disebabkan oleh terbatas sumber daya manusia dari DP RD dirnimplementasi dari Undang-Undang Nomor 32/2004.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: Visi
No. Panggil: 1 Eks
Penerbit: : ., 2011
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 0853-0203
Klasifikasi: 1
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Vol. 19, No. 03, Tahun
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar