Text
Evaluasi kebijakan infrastructure maintainance operation (IMO) dan track acces charges (TAC) dalam pengelolaan bisnis kereta api di Indonesia
Kereta adalah salah satu mode tertua transportasi di Indonesia. penelitian ini bertujuan untukrnmengevaluasi Maintance kebijakan Infrastruktur dan Operasi (IMO) dan Lacak Biaya Aksesrn(TAC). Kedua skema yang dikembangkan untuk mempertahankan infrastruktur kereta api.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Dunn (1988) dengan menggunakan metodologi kebijakanrnpendekatan analisis untuk kuesioner pada lima aspek. Lima aspek yaitu, masalah kebijakan,rnhasil kebijakan, kinerja kebijakan, alternatif kebijakan, dan tindakan kebijakan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah kebijakan, yaitu pelaksanaan IMOrndan TAC dalam kondisi telah diberlakukannya undang-undang baru, UU no. 23 tahun 2007 tentangrnKereta Api. Dalam mekanisme peraturan baru dari IMO dan TAC tidak lagi mampu dilakukan mengingatrnentitas bisnis yang ada bertugas mengambil fasilitas perawatan dan kereta api.rnDampak kebijakan IMO dan TAC terlihat dari kinerja keselamatan memburuk denganrnkecenderungan meningkatnya kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan angkutan umum. Di sisi lainrntangan sumber kecelakaan terutama hasil kurang terawatnya bersingungan kereta apirnpenyeberangan dengan jalan.rnDengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka Anda harus telah merekomendasikan alternatif kebijakan, yaiturnkebijakan berdasarkan semangat UU. Penulis merekomendasikan kebutuhan untuk melaksanakan amanatrnHukum dan menghapus kebijakan IMO dan TAC. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah konsisten untuk menjadirnterlibat dalam mekanisme Modal Negara (PMN). Ini berarti bahwa Pemerintah hanya memilikirnsalah satu intervensi satunya mekanisme yang akuntabel dan transparan melalui PMN.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain