SISTEM AUTOMASI PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Masuk
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Evaluasi kebijakan infrastructure maintainance operation (IMO) dan track acces charges (TAC) dalam pengelolaan bisnis kereta api di Indonesia

Meliah, Siti - Konferensi;

Kereta adalah salah satu mode tertua transportasi di Indonesia. penelitian ini bertujuan untukrnmengevaluasi Maintance kebijakan Infrastruktur dan Operasi (IMO) dan Lacak Biaya Aksesrn(TAC). Kedua skema yang dikembangkan untuk mempertahankan infrastruktur kereta api.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Dunn (1988) dengan menggunakan metodologi kebijakanrnpendekatan analisis untuk kuesioner pada lima aspek. Lima aspek yaitu, masalah kebijakan,rnhasil kebijakan, kinerja kebijakan, alternatif kebijakan, dan tindakan kebijakan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah kebijakan, yaitu pelaksanaan IMOrndan TAC dalam kondisi telah diberlakukannya undang-undang baru, UU no. 23 tahun 2007 tentangrnKereta Api. Dalam mekanisme peraturan baru dari IMO dan TAC tidak lagi mampu dilakukan mengingatrnentitas bisnis yang ada bertugas mengambil fasilitas perawatan dan kereta api.rnDampak kebijakan IMO dan TAC terlihat dari kinerja keselamatan memburuk denganrnkecenderungan meningkatnya kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan angkutan umum. Di sisi lainrntangan sumber kecelakaan terutama hasil kurang terawatnya bersingungan kereta apirnpenyeberangan dengan jalan.rnDengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka Anda harus telah merekomendasikan alternatif kebijakan, yaiturnkebijakan berdasarkan semangat UU. Penulis merekomendasikan kebutuhan untuk melaksanakan amanatrnHukum dan menghapus kebijakan IMO dan TAC. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah konsisten untuk menjadirnterlibat dalam mekanisme Modal Negara (PMN). Ini berarti bahwa Pemerintah hanya memilikirnsalah satu intervensi satunya mekanisme yang akuntabel dan transparan melalui PMN.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
Warta penelitian perhubungan
No. Panggil
-
Penerbit
: ., 2011
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
0852-1824
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Vol. 23, No. 10, Tahun
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

SISTEM AUTOMASI PERPUSTAKAAN
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?