Text
The Islamic perspective of changes in government administration and law: with special reference to the development of legal political system in post-rejormasi Indonesia
Perdebatan seputar teokrasi dan sekularisme di kalangan umat Islam Indonesia telah dicatat sejak periode pra-kemerdekaan pada awal bagian dari ke-20rnAbad sampai sekarang. Artikel ini merupakan upaya untuk memeriksarnkompatibilitas Islam dengan gagasan demokrasi dan dimasukkannya shari'ah di dalamnya. Fokusnya adalah pada pemerintah administrasi dan hukum. Menggunakan pendekatan hukum Islamrnperspektif, penulis berpendapat bahwa dikotomi antara teokrasi dan sekularisme tidak berlaku untuk Indonesia karena ia memperlakukan shari'ah hanya sebagai filsafat referensi. Shan'ah berkembang sebagai organisme hidup yang melampaui masalah diperdebatkan untuk kepentingan umat. Di konteks politik kontemporer Indonesia, substansi dari shari'ah telah diwujudkan dengan menerapkanrnsistem demokrasi berdasarkan landasan hukum untuk manfaat dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, beberapa politikrnlembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan antikorupsi Komisi dianggap sebagai bagian dari shari'ah Pelaksanaan meskipun mereka tidak secara tekstual sanksi oleh shari'ah.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain