Text
Kajian kebijakan pemerintah daerah Isimewa Yogyakarta dalam pencegahan HIV-AIDS
Kajian kebijakan pencegahan HIV-AIDS dilakukan di DI Yogyakarta karena sebagai daerah konsentras epdemik dan adanya kepedulian pemerintah terhadap penanggulangan HIV-AIDS. Tujuan kajian ini adalah diperoleh gambaran implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pencegahan HIV-AIDS serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian in bersifat deskiiptif kualitatif dengan memanfaaan dokumen kegiatan KPA dan beberapa hasil penelitian untuk menggambarkan implemeritasi kebijakan Pemerintah DIY, serta didukung hasil wawancara terhap sejumlah pengurus KPA. Hasil kajian menunjukkan, bahwa pencegahan HIV-AIDS diawali denganrnpenerbitan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS Peraturan Gubernur nomor 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, di tindaklanjuti Keputusan Wakil Gubernur tentang Penetapan Anggota Bidang. Peraturan perundangan tersebut diimplementasikan melalui perumusan dan strategi rencana aksi, sosialisasi HIV-AIDS di Iingkungan Dinas Pendidiknan Nasional Kantor Wilayah Kementenan Agama, ujicoba penerapan kuriukulum HIV-AIDS di sekolah, pelatihan petugas shelter ODHA, pemberian buku saku HIV untuk guru, dan pembentukan lembaga warga peduli AIDS di setiap keIurahan serta berbagai hasil penelitian tentang pencegahan HIV-AIDS di Yogyakarta. Komitrnen yang kuat dan pemerintah daerah dengan memfasilitasiberbagai kegiatan dalam pencegahan HIV-AIDS merupakan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan diantaranya kurang adanya dukungan instansi yang seharusnya berkompeten dan duduk di komisi Penanggulangan AIDS untuk merealisasikan rencana aksi terutama kegiatan penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan. Belum semua instansi mendukung kebijakan upaya pencegahan, sehingga kegiatan yang dilakukan selama ini belum tepat sasaran dan hasilnya kurang optimal. Atas dasar kajian tersebut direkomendasikan agar pelaksanaan rencana aksa diperluas jangkauannya dengan melibatkan semua Instansi baik pemenntah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat dan ebih akurat apabila dalam pengimplementasjan kebijakan berbasis hasil penelitian. rn
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain