Text
Sisa kemiskinan pada kekayaan alam: Politik lingkungan di Papua Barat
Pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan keterampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Kasus-kasus yang disajikan dalam tulisan ini mengetengahkan penebangan kayu di tanah adat untuk kepentingan ekspor, dan pertambakan udang di Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Untuk pertama kalinya, para pemilik lahan lokal kini terlibat dalam pengurusan kekayaan alamnya sendiri dengan dukungan pemimpin lokal. Sekalipun aliran uang ke desa meningkat, kelestarian hutan terkorbankan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain