Text

Tinjauan hukum dan ham terhadap ketertiban umum dalam pelaksanaan otonomi daerah

---

Artikel ini menganalisa pada Peraturan Daerah atau Perda tentang KhususrnWilayah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.rnMelalui titik pandang yang komprehensif, artikel ini menjaminrnsinkronisasi dan harmonisasi nilai-nilai hak asasi manusiarndan prinsip-prinsip dalam proses pembuatan dan substansi Perda.rnkonsultasi publik dan partisipasi masyarakat, misalnya,rntidak diterapkan untuk mendapatkan perspektif yang terintegrasi. Bahkanrnmeskipun ketertiban umum benar-benar dibutuhkan dan merupakan bagian darirnkewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapirndirumuskan tanpa pertimbangan untuk mengakui keberadaanrnhak-hak rakyat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanrnPeraturan memerlukan pembuat hukum untuk menerapkan prinsip-prinsiprnundang-undang seperti perlindungan, kemanusiaan, keadilan, antararnlain, termasuk Perda

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Humanitas jurnal kajian & pendidikan HAM

No. Panggil

-

Penerbit

: ., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2087-6882

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 02, No. 02, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar