Text

Peraturan daerah berdimensi HAM; upaya mewujudkan praksis demokrasi konstitusional Indonesia

---

Artikel ini berfokus pada pembentukan hak asasi manusiarndimensi dalam proses pembuatan hukum dan substansirnPerda (peraturan daerah) dan kemudian menggunakan berbasis hak asasi manusiarnPendekatan dalam pengembangan penegakan Indonesiarnsistem yang legal. Perda memiliki posisi strategis dalamrnpelaksanaan demokrasi di Negara KesatuanrnRepublik Indonesia. Konstitusi Indonesia 1945 tegasrnmenjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.rnOleh karena itu, semua hak-hak konstitusional harus dilindungi danrnterpenuhi. Selain itu, sebagai suatu peraturan, Perda tidak boleh bertentangan denganrnkonstitusi, sementara itu juga harus mengadopsi HAMrnnilai-nilai dan standar. Dimensi hak asasi manusia di Perda yangrnsangat diperlukan untuk mewujudkan praksis demokrasi konstitusionalrndi Indonesia.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Humanitas jurnal kajian & pendidikan HAM

No. Panggil

-

Penerbit

: ., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2087-6882

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 02, No. 02, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar