Text
Faktor kelembagaan kebijakan perdagangan gula Indonesia
Analisis kebijakan perdagangan gula kontemporer di Indonesia menyoroti masalah dalam kerangka kelembagaan untuk pembuatan kebijakan perdagangan. Lembaga melalui mana kebijakan perdagangan gula dirumuskan bercokol kepentingan birokrat rent-seeking, pemegang lisensi impor dan pedagang yang merugikan konsumen dan hilirrnprodusen produk olahan. Selain itu, rezim kebijakan perdagangan yang dihasilkan memiliki efek bermasalah pada petani tebu. Struktur intervensi peraturan adalah karena kurang tekanan demokratis daripada masuknya kepentingan di lembaga-lembaga yang merumuskan kebijakan. Selanjutnya, kurangnya mekanisme yang efektif untuk koordinasi antar departemen dan untuk menyelesaikan preferensi kebijakan yang bertentangan antara kementerian menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang koheren dan menghalangi upaya reformasi. Kerangka kelembagaan yang memfasilitasi representasi dari semua kepentingan dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan gula dan pengawasan publik dari efek intervensi kebijakan kemungkinan akan memberikan hasil yang lebih baik bagi konsumen dan produsen sama.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain