Text

Kajian tentang efektifitas penegakan hukum di laut untuk kesejahteraan rakyat

---

Penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara memang masih tumpang-tindih (overlapping) dan menjadikan kegiatan penangkapan hingga pemeriksaan terhadap kapal niaga nasional, kapal ikan, dan kapal-kapal asing banyak dikeluhkan oleh para operator pelayaran. Hal ini disebabkan bahwa penegakan hukum di laut terdapat 15 lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu: pertama, lembaga yang mempunyai satuan tugas patroli (TNI AL, Polisi Perairan, PPNS Bea Cukai, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), PPPNS KKP, Bakorkamla, dan Karantina); kedua, lembaga yang mempunyai kewenanganrntetapi tidak mempunyai satuan tugas patroli (PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Kehutanan, PPNS Pertanian, dan Basamas ); Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu terdapat 17 peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kewenangan lembaga di laut. Situasi tersebut telah menimbulkan kebingungan bagi obyek penegakan hukum di laut, antara lain mereka diperiksa secara berulang oleh para aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja akan memengaruhirnwaktu operasional di laut yang pada akhimya akan memengaruhi aspekrnekonominya high cost economy". "

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal keamanan dan keselamatan maritim

No. Panggil

343.096 Jur

Penerbit

: ., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

343.096

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. , No. 02, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar