Text
Analisis kebijakan subsidi (public service obligation) angkutan laut kelas ekonomi 2014 & 2015
PSO PT Pelni mulai diberikan oleh pemerintah tahun 2003. Awalnya anggaran yang disediakan sekitarrnRp80 miliar dan dalam satu dasawarsa meningkat menjadi Rp726,5 miliar. Dalam pelaksanaan PSO, PTrnPelni sering melebihi anggaran yang disediakan APBN. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaanrnBPK yang menunjukkan bahwa PT Pelni dalam melakukan penugasan justru melebihi pagu besaranrnPSO yang ditetapkan dalam APBN. Penyebabnya adalah (i) penyusunan biaya pokok penyediaan PSOrnbelum sesuai dengan kondisi perekonomian, dan (ii) aturan yang membatasi bahwa bila ada kekuranganrnpembayaran akibat pelaksanaan PSO tidak dapat ditagihkan ke APBN. Tujuan dari penulisan artikel inirnadalah menganalisis komponen biaya dan memformulasikan biaya pokok penyediaan (BPP) PSO Pelnirnkelas ekonomi. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penyusunan biaya pokok direflesikanrndengan Subsidi diperoleh dari selisih tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang diusulkan PTrnPelni. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan biaya yang realistis dan mendekati aspekrnkeekonomian mulai terlihat dalam APBN 2015 bahwa alokasi PSO Pelni sebesar Rp1,60 triliun. Untukrnitu, dimasa mendatang, Pemerintah perlu merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor 57 tahunrn2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 173 tahun 2013 agar parameter dan indikatorrnpenentu biaya-biaya kategori PSO dapat disusun dengan transparan dan akuntabel serta menghindarirnmulti interpretasi dari semua pihak.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain