Text

Menuju undang-undang etika penyelenggara negara

---

Saat ini penyelenggara negara belumrnmenegakkan EKB dan EPN dengan baik. Karena itu dibutuhkan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya tentang EPN.rnKeinginannya berbentuk UU EPN. Jika tidak dalam bentuk undang-undang, dengan mengacu pada UU 5/2014 tentangrnASN, kode etik dan kode perilaku ASN ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini dapat berbentukrnperaturan pemerintah). RUU EPN semula diharapkan akan dikirimkan Presiden kepada DPR secepatnya. Kemudian DPRrndiharapkan cepat menyelesaikan dokumen ini menjadi UU EPN. Dalam perkembangannya, naskah RUU masih dibahas kembali di Kementerian PANRB dan harus dikoordinasikan denganrninstansi terkait. Menyongsong akhir jabatan Kabinet ini, ternyata pembahasan RUU EPN dihentikan. Mengingat pentingnya etikarnpenyelenggara negara, maka pada pemerintahan Kabinet 2014- 2019 diharapkan RUU EPN dibahas kembali.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Negarawan jurnal Kementria Sekretaris Negara RI

No. Panggil

351 Jur

Penerbit

Jakarta : Kementrian Sekretariat Neara RI., 2014

Deskripsi Fisik

28p. ;24 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1907-6991

Klasifikasi

351

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

No. 32/ 2014

Subjek

PUBLIC ADMNISTRATION

Info Detail Spesifik

jurnal.negarawan@setneg.go.id

Pernyataan Tanggungjawab

Kementrian Sekretariat Negara RI

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar